Get Adobe Flash player

Alumni SMPN 1 Culamega

Login Form

free counters

Foto Guru dan Karyawan

H. Enom Rusmana
Dede Budiana
Yoyo
Ai Herti
Rusmawan
Jeni
Aay
Elin
Elis
Abas
Wantu
Irma
Hj Nia
Teti
Nurhayati
Tuti
Ubaidillah
Kartini
Gugi
User Rating:  / 0
PoorBest 

JAKARTA – Pupus sudah harapan 67 ribu tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Janji EE Mangindaan saat masih menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) yang akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer tercecer kategori I menjadi CPNS, Oktober 2011, tak terwujud.
Wakil Men PAN-RB Bidang Reformasi Birokrasi Eko Prasojo memastikan rencana pengangkatan honorer dibatalkan. Termasuk 600 ribu honorer kategori II — yang tetap melalui tes sesama honorer untuk bisa jadi CPNS.
Eko menjelaskan, kebijakan moratorium penerimaan CPNS, juga berlaku untuk tenaga honorer.
“Kita kan masih moratorium, termasuk tenaga honorer yang rencananya diangkat. Masih harus menunggu penataan pegawai dan berapa kebutuhan yang sebenarnya. Kemungkinan ada penundaan (pengangkatan honorer jadi CPNS, red),” terang Eko Prasojo di Jakarta, kemarin (26/10). Itulah kalimat pertama Eko saat ditanya kapan PP pengangkatan honorer diterbitkan.
Ketua Program Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia (UI) itu menjelaskan, dua alasan mendasar kebijakan penundaan pengangkatan tenaga honorer ini. Pertama, terkait dengan penataan kepegawaian. Menurutnya, menjadi percuma saja jika dilakukan penataan kepegawaian, jika pada saat yang bersamaan diangkat puluhan ribu honorer jadi CPNS.
“Capek juga kalau kita perbaiki di dalam, tapi masuk (CPNS dari honorer, red) dengan kualifikasi yang tak baik,” kata Eko yang baru menjadi wakil menteri berbarengan dengan resuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II beberapa waktu lalu.
Alasan kedua, terkait dengan kemampuan keuangan negara.  Pengangkatan puluhan ribu tenaga honorer, kata dia, berkonsekuensi kepada pemberian gaji dan tunjangan yang jumlahnya tidak sedikit. “Ini terkait dengan kemampuan keuangan negara untuk membayar gaji dan tunjangan lainnya,” kata Eko.
Dia juga mengatakan, kebijakan penundaan pengangkatan tenaga honorer jadi CPNS ini juga berdasar rekomendasi dari Tim Independen Reformasi Birokrasi.  “Bahwa honorer dan yang baru tidak ada pengangkatan, harus melakukan penataan kepegawaian terlebih dulu,” ujar Eko.
Terkait dengan penataan kepegawaian, seluruh kepala daerah harus sudah melaporkan data penataan daerah dan kebutuhan pegawai dalam jumlah ideal, paling telat akhir 2011 ini, Eko masih yakin tenggat itu bisa tercapai. “Kemarin ada percepatan. Kita optimis dalam dua bulan ini kita siapkan hasil penataan kepagawaian itu,” terangnya.
Lantas, kapan kiranya dilakukan pengangkatan honorer jadi CPNS? Eko menjelaskan, kebijakan mengenai hal itu tidak bisa diputuskan sendiri oleh pemerintah. “Ini keputusan politik yang harus dibicarakan pemerintah bersama DPR. Kita tunggu, apakah melanjutkan atau seperti apa,” kata Eko.
Seperti diberitakan sebelumnya, EE Mangindaan saat masih menjabat sebagai Men PAN-RB pada September 2011 menjelaskan, dalam masa moratorium penerimaan CPNS, daerah harus melakukan penataan organisasi, termasuk menghitung kebutuhan pegawainya secara detil. Tugas ini harus sudah kelar akhir 2011.
Selanjutnya, Januari hingga Desember 2012, bagi daerah yang sudah selesai membuat data penataan PNS, sudah bisa melakukan penerimaan CPNS, dengan formasi terbatas.  Dengan demikian, bagi daerah yang cepat menyelesaikan tugas itu, bisa melakukan penerimaan CPNS lebih cepat. Sebaliknya, yang lambat juga akan ketinggalan melakukan penerimaan abdi negara itu. Formasinya pun dibatasi, tenaga guru, tenaga kesehatan, sipir, dan tenaga navigator penerbangan.
Lulusan perguruan tinggi kedinasan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan beberapa yang lain, juga tetap diangkat menjadi CPNS.
Ternyata, begitu Mangindaan digeser  menjadi Menteri Perhubungan, kebijakan itu berubah total.
Sementara, kemarin (26/10) Men PAN-RB Azwar Abubakar mengadakan pertemuan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hanya, usai pertemuan, menteri baru itu tak banyak komentar. “Saya hanya mau tahu apa tugas dan wewenang BKN,” ujarnya singkat. (sam/jpnn)

Sumber : http://www.radartasikmalaya.com

Add comment


Security code
Refresh

Kalender Islam


Pesan dan Kesan

Search

000995073
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
129
138
606
993227
4571
4095
995073

Your IP: 54.196.72.162
Server Time: 2017-10-24 07:43:24

We have 76 guests and no members online

Komentar Terakhir