Get Adobe Flash player

Alumni SMPN 1 Culamega

Login Form

free counters

Foto Guru dan Karyawan

H. Enom Rusmana
Eis
Dede Budiana
Yoyo
Ai Herti
Rusmawan
Jeni
Aay
Elin
Elis
Abas
Wantu
Irma
Hj Nia
Teti
Nurhayati
Tuti
Ubaidillah
Kartini
Gugi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melalui Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad mengaku masih ada kesulitan untuk mewujudkan pendidikan wajib belajar 12 tahun.

Ia mengungkapkan, kesulitan utama untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan Kemendiknas kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.

Berdasarkan penjelasannya, tahun ini Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah hanya mendapatkan porsi anggaran sekitar Rp 5 triliun yang berasal dari APBN. Sedangkan untuk mendukung wajib belajar di Pendidikan Dasar, Kemdiknas tercatat sudah menggelontorkan dana Rp 42 triliun yang dibagi ke dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 18 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 9 triliun dan tambahan dana dari pusat sekitar Rp 15 triliun.

"Itu persoalannya, di Pendidikan Menengah tidak ada subsidi BOS dan sebagainya, karena saat ini semua fokus mensukseskan wajib belajar 9 tahun," kata Hamid di Jakarta, Jumat (5/8/2011).

Hamid menyadari bahwa mutu pendidikan yang berkualitas harus didukung dengan pembiayaan yang mencukupi. Namun, ia mengaku tak ingin keterbatasan anggaran kemudian menjadi beban masyarakat.

Untuk itu ia berjanji akan segera memformulasikan secepat mungkin apa saja yang menjadi keluhan masyarakat. Termasuk mengatur mahalnya biaya pendidikan menengah yang saat ini semakin sulit untuk dikontrol. "Pemerintah harus turun tangan untuk membuat biaya pendidikan menjadi terjangkau, termasuk pemerintah kota dan provinsi," ujarnya.

Ia melanjutkan, saat ini dirinya sedang berupaya untuk meningkatkan anggaran Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) agar bisa menjangkau semua anak di pendidikan menengah.

Terlebih karena saat ini ledakan lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK begitu besar, maka mau tidak mau pemerintah harus membuka kesempatan pendidikan menengah secara lebar.

"Saat ini BOMM termasuk dalam Rp 5 triliun itu, makanya salah satu yang akan kami dorong itu adalah peningkatan BOMM," terangnya.

Berdasarkan data Kemdiknas, dari 3,7 juta lulusan SMP, yang melanjutkan ke SMA/SMK hanya sekitar 2,2 juta. Sisanya, sebanyak 1,5 juta inilah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Karena jika tidak diperhatikan secara serius, maka para siswa lulusan SMP ini hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menganggur atau bekerja.

"Jika tidak melanjutkan atau tidak mengikuti kursus, yang paling aman kalau mereka bekerja, lulusan SMP itu hanya menjadi TKI atau pekerja kasar. Inilah yang sedang saya bahas dengan Wakil Menteri Pendidikan Nasional," katanya.

Sumber : http://edukasi.kompas.com/

Add comment


Security code
Refresh

Kalender Islam


Pesan dan Kesan

Search

001004351
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
284
458
870
1002079
2858
3817
1004351

Your IP: 54.226.113.250
Server Time: 2017-12-12 16:23:43

We have 74 guests and no members online

Komentar Terakhir