Get Adobe Flash player

Alumni SMPN 1 Culamega

Login Form

free counters

Foto Guru dan Karyawan

H. Enom Rusmana
Eis
Dede Budiana
Yoyo
Ai Herti
Rusmawan
Jeni
Aay
Elin
Elis
Abas
Wantu
Irma
Hj Nia
Teti
Nurhayati
Tuti
Ubaidillah
Kartini
Gugi

BANDUNG, KOMPAS.com - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Khairil Anwar Notodiputro mengatakan, ujian nasional (UN) sebagai salah satu indikator kelulusan harus tetap dilaksanakan. Menurutnya, UN masih merupakan salah satu sarana yang dipandang ideal untuk memetakan mutu pendidikan. Tanpa UN dinilai sulit melakukan pemetaan dan akan berdampak buruk, khususnya pada daerah-daerah yang pembangunan pendidikannya masih lemah.

"Jika tidak ada UN bagaimana kita melakukan evaluasi. Ketika ada daerah yang pendidikannya buruk dan kita tidak tahu, maka itu akan menuai protes, dan kita disalahkan karena tidak berbuat sesuatu," kata Khairil, Minggu (11/12/2011) malam, seusai membuka kampanye nasional "Peran Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan Karakter Bangsa", di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat.

Khairil menjelaskan, fungsi utama UN adalah untuk mengukur kemampuan siswa dan mempermudah pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait dengan mutu pendidikan. Oleh karena itu, kata dia, UN harus memberikan feed back kepada pemerintah.

Mengenai banyaknya siswa yang tidak lulus UN, menurutnya, bukan alasan untuk mendesakkan penghapusan ujian tersebut. Ia menilai, ketidaklulusan siswa bisa disebabkan sejumlah faktor, yaitu dari diri sendiri, proses pembelajaran dan pelaksanaan UN, serta proses evaluasinya.

"Proses pembelajaran ada di sekolah dan faktanya pendidikan kita memang belum merata. Ada yang nilai kelulusannya tapi banyak juga siswa yang tidak lolos," ungkapnya.

Kecurangan UN


Sementara itu, untuk menekan jumlah kecurangan UN, Kemdikbud telah menarik proses penggandaan dan distribusi soal-soal UN agar kembali dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Menurut Khairil, kecurangan UN, khususnya isu mengenai kebocoran soal terjadi karena wilayah pengawasan pemerintah pusat yang terlalu luas.

Kebijakan pemerintah menarik kembali kewenangan daerah dalam melakukan penggandaan dan distribusi soal UN tahun 2012, menurut Khairil, akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan.

"Ini mengenai kemampuan kita melakukan kontrol pengendalian pada proses percetakan. Sulit mengendalikan kontrol jika wilayahnya luas. Tahun depan akan lebih mudah, dan setiap soal memiliki kode karena kita menggunakan security printing," ujarnya.

Sumber : http://edukasi.kompas.com/

Add comment


Security code
Refresh

Kalender Islam


Pesan dan Kesan

Search

001004308
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
241
458
827
1002079
2815
3817
1004308

Your IP: 54.226.113.250
Server Time: 2017-12-12 16:17:07

We have 31 guests and no members online

Komentar Terakhir