Get Adobe Flash player

Alumni SMPN 1 Culamega

Login Form

free counters

Foto Guru dan Karyawan

H. Enom Rusmana
Eis
Dede Budiana
Yoyo
Ai Herti
Rusmawan
Jeni
Aay
Elin
Elis
Abas
Wantu
Irma
Hj Nia
Teti
Nurhayati
Tuti
Ubaidillah
Kartini
Gugi

Berita Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh menilai masa orientasi siswa (MOS) di sekolah tetap diperlukan untuk memberikan perkenalan kepada para siswa sebelum studi dilakukan. Hanya saja, menurutnya, MOS tidak boleh mengajarkan kekerasan. Hal itu dikatakan Nuh ketika dimintai tanggapan tewasnya Anindya Puspita (16), warga Daleman, Gadingharjo, Sarden, Yogyakarta, saat mengikuti MOS di SMK 1 Pandak, Bantul.

"Intinya MOS masih diperlukan, tetapi jangan mengandung kekerasan. Kekasaran ucapan juga bisa menimbulkan kekerasan psikologis. Misalnya, maaf, 'Goblok kamu'. Itu kekerasan. Kekerasan dalam bentuk lisan akan menyebabkan kekerasan dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, ungkapan tidak layak dan tidak lazim di dalam dunia pendidikan tidak dibenarkan," ungkap Nuh di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2013).

Nuh mengatakan, pihaknya bersama kepolisian masih menyelidiki peristiwa tersebut. Ia memperkirakan penyelidikan akan rampung pekan ini. Laporan awal yang diterimanya, Anindya tengah sakit ketika mengikuti MOS. Saat diperiksa, kata dia, tidak ada tanda-tanda kekerasan.

Nuh menambahkan, pihaknya selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksaan MOS. Ia menilai pelaksaan MOS setiap tahun semakin baik lantaran semakin banyak menanamkan rasa kasih sayang. MOS, kata dia, tidak harus dengan fisik.

Menurut Nuh, kenakalan senior saat MOS biasanya paling banyak di perguruan tinggi. Pihaknya juga sudah menyampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi agar terus mendampingi pelaksaan MOS sehingga sesuai tujuan. Lantaran bertepatan dengan bulan puasa, Nuh berharap MOS lebih berisi ajaran agama.

"(MOS) yang tidak boleh adalah yang membangkitkan anarkistis atau kekerasan karena benih-benih kekerasan harus dibuang dari dunia pendidikan. Yang harus kita tanamkan adalah kasih sayang," kata Nuh.

Kota Depok— Kualitas penyelenggaraannya Ujian Nasional (UN) tahun ini semakin ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi kecurangan sekaligus memperkuat kelemahan pelaksanaan di sekolah.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud Khairil Anwar Notodiputro menyampaikan, mulai tahun ini naskah soal UN dengan lembar jawaban tidak terpisah. Jika pada tahun lalu peserta didik dapat menggunakan lembar jawaban temannya karena terpisah, mulai tahun ini naskah soal dengan lembar jawaban UN (LJUN) merupakan satu kesatuan. “Naskah soal dan lembar jawaban UN menggunakan sistem barcode,” katanya memberikan keterangan pers di sela-sela kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayan (RNPK) 2013 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Depok, Selasa (12/2).

Khairil menjelaskan, dengan menggunakan barcode, maka peserta ujian tidak dapat saling tukar kode soal seperti tahun lalu. Dia mengungkapkan, kalau keduanya dipisah maka peserta didik akan menjawab soal secara salah, yang tidak cocok dengan lembar jawaban UN-nya. “Bayangkan kalau keliru, LJUN A dengan soalnya B, pasti jelek sekali nilai si anak,” katanya.

Oleh karena itu, dalam sosialisasi pihaknya menekankan agar jangan sampai lembar jawaban ujian tertukar. Jika lembar jawaban rusak agar minta diganti berikut soalnya. “Jangan hanya meminta lembar jawabannya saja,” katanya.

Demikian sebaliknya, kalau naskah soal rusak jangan hanya minta diganti naskah soal, harus meminta ganti naskah soal beserta LJUN. “Karena merupakan satu paket dan ada kode yang saat dipindai (scan) akan ketahuan lembar LJUN mengacu soal yang mana,” katanya.

Hal senada disampaikan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Teuku Ramli Zakaria. Dengan barcode, kata dia, peserta didik tidak perlu lagi menulis kode soal. “Kode soal tidak akan sama dengan yang lain karena berdasarkan barcode,” katanya.

Khairil menambahkan, persiapan UN sampai saat ini sampai pada merakit soal dan diharapkan cepat selesai. Adapun jumlah soal sebanyak 20 paket untuk setiap ruang ujian berisi 20 peserta. Meski demikian, kata dia, jumlah variasi paket soal tiap provinsi sebanyak 30 buah. “Soal untuk kelas A dan kelas B bisa berbeda karena dibuat 30 paket soal, tetapi dalam ruangan tetap 20 soal,” katanya. (ASW)

Sumber : http://www.kemdiknas.go.id/

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurangan jumlah mata pelajaran untuk berbagai tingkatan sekolah baik Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) akan dilakukan sebagai salah satu bagian dari perombakan kurikulum. Meski jumlah mata pelajaran berkurang, durasi belajar anak di sekolah justru akan ditambah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa penambahan jam belajar pada siswa dari berbagai jenjang ini masih masuk akal dan dinilai tidak akan memberatkan para siswa. Pasalnya, durasi belajar di Indonesia masih terbilang singkat dibandingkan negara lain.

"Memang berdasarkan perbandingan dengan negara lain, jam belajar di sekolah untuk Indonesia cukup singkat. Apalagi untuk anak usia 7 sampai 8 tahun. Dalam sehari kisarannya hanya sekitar 4 sampai 5 jam," kata Nuh, saat jumpa pers di Kantor Kemdikbud, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

"Sebenarnya dengan Finlandia, kita tidak jauh berbeda. Tapi dia menambah dengan tutorial. Jadi tiap anak atau beberapa anak diberi tutor untuk belajar di luar sekolah," imbuh Nuh.

Penambahan jam belajar ini, lanjutnya, juga mengikuti pola baru dalam kurikulum yang akan diberlakukan pada Juni 2013 nanti. Anak-anak akan diberi ruang seluas-luasnya untuk melakukan observasi dan memperdalam ilmu dengan mencari tahu melalui praktik ringan.

"Biasanya siswa diberitahu, sekarang siswanya didorong untuk mencari tahu. Ini tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat," ujar Nuh.

Dengan demikian untuk jenjang SD dengan konten enam mata pelajaran, jam belajar akan ditambah sebanyak empat jam pelajaran per minggu. Untuk SMP dengan 10 mata pelajaran, ditambah menjadi enam jam pelajaran per minggu. Sementara untuk SMA tidak banyak mengalami perubahan untuk jumlah mata pelajaran dan jam belajar.

"Jadi kalau jenjang SD, untuk tahun ajaran berikutnya minimal jam belajar di sekolah itu 30 jam per minggu. Rata-rata paling tidak sampai 35 jam per minggu. Sebelumnya kan hanya 26-28 jam per minggu," tandasnya.

Sumber : http://edukasi.kompas.com/

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Juni 2013 nanti, para guru dan siswa akan menjalankan kurikulum baru. Kurikulum untuk berbagai jenjang pendidikan mengalami perubahan termasuk di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Untuk itu, mulai jenjang SMP, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan dijadikan sarana pembelajaran pada semua mata pelajaran.

"Jadi TIK menjadi media semua mata pelajaran untuk jenjang SMP ini sehingga anak-anak juga bisa mengenal teknologi dengan baik," kata Nuh saat jumpa pers di Kantor Kemdikbud, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

"Tidak ada pelajaran komputer sendiri. Itu semua diintegrasikan dengan mata pelajaran lain," jelas Nuh.

Rencananya, pihaknya akan mendorong agar tiap sekolah dilengkapi dengan perangkat komputer dan sambungan internet sehingga memudahkan anak-anak dalam menerapkan TIK yang menjadi media dalam tiap mata pelajaran.

"Seharusnya seperti itu. Komputer paling tidak tiap sekolah harus punya untuk anak didiknya," ungkap Nuh.

Meski sarana pembelajarannya ditekankan dengan TIK, pendekatan yang dilakukan pada tingkatan ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan pada pendidikan dasar. Sains tetap menjadi penggerak dan terintegrasi dengan mata pelajaran lain.

Kendati demikian, IPA dan IPS telah muncul sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Begitu pula dengan bahasa Inggris yang mulai diajarkan untuk membentuk ketrampilan bahasa dan masuk dalam struktur kurikulum baru sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Dengan perubahan kurikulum ini, 12 mata pelajaran yang dulu diajarkan pada tingkat SMP menjadi berkurang menjadi 10 mata pelajaran yaitu Agama, PPKn, Matematika, bahasa Indonesia, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, IPA, IPS, bahasa Inggris dan Prakarya.

Sementara untuk mata pelajaran pengembangan diri, seperti TIK akan diintegrasikan ke semua mata pelajaran. Tidak hanya itu, penilaian pada jenjang sekolah ini juga sedikit mengalami perubahan. Hasil karya atau portofolio anak-anak ini akan dijadikan instrumen untuk penilaian juga.

"Ini untuk mendorong agar anak-anak bisa kreatif. Karena itu ada mata pelajaran Prakarya dalam kurikulum baru ini," tandasnya.

Sumber : http://edukasi.kompas.com/

JAKARTA, KOMPAS.com -- Peluang guru honorer di sekolah negeri ikut sertifikasi untuk peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan tak kunjung mendapat sinyal lampu hijau. Hal ini membuat resah ratusan ribu guru honorer, terutama yang di sekolah negeri.

Guru honorer di sekolah negeri yang diangkat sekolah sulit ikut sertifikasi. Padahal keberadaan mereka dibutuhkan sekolah. "Pemerintah tidak menyiapkan guru PNS yang dibutuhkan sehingga sekolah terpaksa mengangkat guru honorer. Tetapi mereka yang kinerjanya terkadang lebih baik dari guru PNS, tidak bisa ikut sertifikasi," kata Priyanto, Kepala SMKN 2 Subang, Jawa Barat, Kamis (1/11/2012).

Para guru honorer di sekolah negeri yang diangkat dengan surat keputusan (SK) kepala sekolah/komite terganjal ikut sertifikasi. Pasalnya, para guru honorer ini harus menyerahkan SK bupati/wali kota sebagai bukti.

"Tidak ada wali kota/bupati yang mau membuatkan SK untuk guru honorer yang diangkat sekolah. Padahal, para guru itu sudah mengabdi lama, jauh lebih baik dari guru PNS," kata Priyanto.

Anehnya, untuk sekolah swasta, kebijakan guru untuk disertifikasi bisa menggunakan surat keputusan (SK) dari yayasan. Adapun di sekolah negeri harus dengan SK bupati/wali kota. Pada kenyataannya, tidak ada bupati/wali kota yang mau mengeluarkan SK soal guru honorer di sekolah negeri yang dibiayai secara swadana oleh sekolah.

"Perlakuan terhadap guru honorer di sekolah negeri ini diskriminatif. Jika banyak guru honorer yang berhenti dan memilih di sekolah swasta, layanan pendidikan di sekolah negeri bisa kelimpungan," kata Priyanto.

Pemerintah pernah meloloskan guru honorer dalam proses sertifikasi. Namun, di penghujung tahun 2011, Kemendikbud meminta guru honor yang sepuh yang lolos dalam sertifikasi mengembalikan tunjangan profesi yang dibayarkan. Alasannya, tidak ada payung hukum yang membolehkan guru honorer disertifikasi.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, setidaknya ada sekitar satu juta guru honorer di bawah Kemendikbud dan Kementerian Agama. "Walau kerja puluhan tahun, kesejahteraan dan karir tidak jelas. Guru dibayar tidak layak, ada yang Rp 100 ribu. Padahal, Presiden mentepakan gaji minimal guru PNS Rp 2 juta," tutur Sulistiyo, yang juga Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut Sulistiyo, PGRI telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat terkait lainnya untuk memperjuangkan supaya guru honorer yang diangkat pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan bisa ikut sertifikasi. PGRI menetapkan syarat guru honorer yang berpeluang untuk disertifikasi harus mengabdi minimal dua tahun berturut-turut, bekerja penuh waktu dan memenuhi ketentuan jam mengajar yang disyaratkan, serta berprestasi baik.

"Kalau pemerintah punya itikad baik, ganjalan soal payung hukum bisa dicari solusinya. Pemerintah harus ingat amanat Undang-Undang Guru dan Dosen untuk memberi penghasilan yang layak bagi guru," kata Sulistiyo.

 

Sumber : http://edukasi.kompas.com/

Kalender Islam


Pesan dan Kesan

Search

000999732
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
118
143
287
998190
2056
7174
999732

Your IP: 54.162.139.105
Server Time: 2017-11-19 10:18:32

We have 53 guests and no members online

Komentar Terakhir