Get Adobe Flash player

Alumni SMPN 1 Culamega

Login Form

free counters

Foto Guru dan Karyawan

H. Enom Rusmana
Eis
Dede Budiana
Yoyo
Ai Herti
Rusmawan
Jeni
Aay
Elin
Elis
Abas
Wantu
Irma
Hj Nia
Teti
Nurhayati
Tuti
Ubaidillah
Kartini
Gugi

Berita Pendidikan

BOGOR - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh melansir ada 101.000 ruang kelas yang mengalami kerusakan. Diperkirakan 2014 sudah tidak ada lagi kelas yang rusak.

Mendiknas mengatakan, semua bangunan itu ada jangka waktu pakainya. Kebetulan yang mengalami kerusakan ini ialah sebagian besar merupakan SD Inpres yang dibangun sekitar tahun 1970-an. Kerusakan juga terjadi karena populasi masyarakat sehingga kebanyakan ruang kelas yang rusak ada di pulau Jawa.

Mendiknas mengatakan, perbaikan satu ruang kelas memakan biaya Rp120 juta. Kemendiknas menganggarkan dana perbaikan hingga Rp2 triliun di APBN Perubahan 2011 ini.

"Bangunan ada life time-nya sehingga tidak perlu nunggu rehab namun kami ubah dengan siapkan dana pemeliharaan," katanya usai mengunjungi salah satu sekolah rusak berat di SDN Karang Tengah 2, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (7/8/2011).    

Bekerja sama dengan pemerintah daerah, M Nuh optimis kalau 2014 sekolah rusak sudah tidak ada lagi. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga dipakai untuk membeli bahan bangunan kecil seperti kaca. Sementara pihak swasta juga membantu untuk melengkapi fasilitas sekolah seperti buku.

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendiknas Ibrahim Bafadal menjelaskan,empat ruang kelas di SD Karang Tengah 02 akan direhab berat. Pada akhir Agustus akan meneken kontrak senilai Rp262 juta dengan kepala sekolah. "September bisa cair anggarannya dan diberikan waktu tiga bulan. November selesai," pungkasnya.

Sementara itu, pada tahun ini Kabupaten Bogor mendapat bantuan rehabilitasi sembilan ruang kelas untuk tiga  SD senilai  Rp590 juta.
(Neneng Zubaidah/Koran SI/ram)

Sumber : http://news.okezone.com/

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melalui Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad mengaku masih ada kesulitan untuk mewujudkan pendidikan wajib belajar 12 tahun.

Ia mengungkapkan, kesulitan utama untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan Kemendiknas kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.

Berdasarkan penjelasannya, tahun ini Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah hanya mendapatkan porsi anggaran sekitar Rp 5 triliun yang berasal dari APBN. Sedangkan untuk mendukung wajib belajar di Pendidikan Dasar, Kemdiknas tercatat sudah menggelontorkan dana Rp 42 triliun yang dibagi ke dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 18 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 9 triliun dan tambahan dana dari pusat sekitar Rp 15 triliun.

"Itu persoalannya, di Pendidikan Menengah tidak ada subsidi BOS dan sebagainya, karena saat ini semua fokus mensukseskan wajib belajar 9 tahun," kata Hamid di Jakarta, Jumat (5/8/2011).

Hamid menyadari bahwa mutu pendidikan yang berkualitas harus didukung dengan pembiayaan yang mencukupi. Namun, ia mengaku tak ingin keterbatasan anggaran kemudian menjadi beban masyarakat.

Untuk itu ia berjanji akan segera memformulasikan secepat mungkin apa saja yang menjadi keluhan masyarakat. Termasuk mengatur mahalnya biaya pendidikan menengah yang saat ini semakin sulit untuk dikontrol. "Pemerintah harus turun tangan untuk membuat biaya pendidikan menjadi terjangkau, termasuk pemerintah kota dan provinsi," ujarnya.

Ia melanjutkan, saat ini dirinya sedang berupaya untuk meningkatkan anggaran Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) agar bisa menjangkau semua anak di pendidikan menengah.

Terlebih karena saat ini ledakan lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK begitu besar, maka mau tidak mau pemerintah harus membuka kesempatan pendidikan menengah secara lebar.

"Saat ini BOMM termasuk dalam Rp 5 triliun itu, makanya salah satu yang akan kami dorong itu adalah peningkatan BOMM," terangnya.

Berdasarkan data Kemdiknas, dari 3,7 juta lulusan SMP, yang melanjutkan ke SMA/SMK hanya sekitar 2,2 juta. Sisanya, sebanyak 1,5 juta inilah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Karena jika tidak diperhatikan secara serius, maka para siswa lulusan SMP ini hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menganggur atau bekerja.

"Jika tidak melanjutkan atau tidak mengikuti kursus, yang paling aman kalau mereka bekerja, lulusan SMP itu hanya menjadi TKI atau pekerja kasar. Inilah yang sedang saya bahas dengan Wakil Menteri Pendidikan Nasional," katanya.

Sumber : http://edukasi.kompas.com/

Jakarta - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mengundang penanggung jawab kerja sama program untuk negara-negara non-Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Ian Whitman, Selasa (2/08). Undangan bertujuan untuk mendengar analisis OECD terhadap perkembangan pembelajaran di negara-negara yang tergabung dalam Program for International Student Assesment (PISA).

Indonesia telah mengikuti PISA empat kali yakni 2000, 2003, 2006, dan 2009. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengakui, sejak bergabung bersama PISA sampai 2006, Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam bidang literasi, sains, dan matematika. Namun pada 2009, Indonesia mengalami penurunan kembali. "Kami mempertanyakan, apa kira-kira faktor yang bisa membuat learning outcome tadi bisa lebih baik?" ujar Fasli.

Dari hasil analisis OECD, diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Di antaranya, peran guru, peran otonomi sekolah, peran kepala sekolah, peran kurikulum, dan peran kebebasan dalam memilih buku teks pelajaran. Dan untuk mata pelajaran matematika di Indonesia, hasil analisis menyebutkan bahwa standar isi masih terlalu umum. Fasli mengatakan, ke depan standar isi akan lebih di detailkan lagi. "Karena kalau tidak didetailkan, guru-guru akan kesulitan mengajarkan tingkat kecanggihan berpikir, dari level 1 ke level 6," kata Fasli saat memberikan keterangan pers seusai seminar bersama Ian Whitman.

Enam level kecanggihan berpikir yang disebut Fasli tersebut yaitu, 1. kemampuan mengingat;  2. kemampuan mengeja, membaca, dan menghafal; 3. kemampuan mengingat dan menghafal terhadap konteks; 4. kemampuan memvisualisasikan; 5. kemampuan menganalisis; dan 6. kemampuan memecahkan masalah. Saat ini, dua per tiga dari siswa di Indonesia baru berada di posisi level satu dan dua. "Anak Indonesia yang bisa mencapai level lima dan enam, itu kurang dari satu persen," ujar Fasli.

Dari analisis itu, kata Fasli, mudah-mudahan kebijakan-kebijakan pendidikan bisa disesuaikan. Mulai dari perbaikan standar isi, kompetensi guru, melatih calon guru lebih baik, mengembangkan program induksi, dan meningkatkan profesionalitas. Memang setiap tahun semakin membaik. Ke depan, kalau Indonesia tetap ikut PISA, mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik lagi. "Kami makin tahu apa yang harus diperbaiki, baik dari kurikulum, guru, kepala sekolah, maupun dukungan dari birokrasi per jenjang terhadap sekolah," tutur Fasli.

Dalam kesempatan yang sama, Ian Whitman mengatakan, banyaknya pulau dan ragam budaya membuat tipikal pendidikan yang tepat adalah pendidikan yang menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Tidak terpusat yang menyamaratakan satu best practice untuk semua daerah. "Tapi untuk mendukung itu semua, diperlukan tanggung jawab yang tinggi dari setiap pimpinan daerah, untuk memajukan pendidikan," katanya. (aline)

Sunber : http://www.kemdiknas.go.id/

MANGUNREJA – Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya memprioritaskan kebijakan pendidikan kearah pembangunan fisik maupun karakter pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan, Drs H Mohamad Zen MPd mengatakan, kebijakan tersebut berlandaskan hasil analisa yang memperhatikan masalah-masalah pokok yang dihadapi masyarakat. Maksudnya, jelas dia, di lingkungan masyarakat masih banyak berbagai ketimpangan antara kebutuhan lapangan pekerjaan dan keilmuan.
Selain itu tambah Zen, bahan pertimbangan kebijakan juga mengacu pada visi misi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami. “Arah kebijakan berdasarkan visi misi Pemerintah Kabupaten Tasikamalaya dan memperhatikan masalah pokok yang dihadapi,” ungkapnya kepada Radar, kemarin.
Menurut Zen, tujuan dari pembangunan pendidikan, baik fisik maupun karakter ada sepuluh poin. Diantaranya, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya mewujudkan manusia unggul yang agamis. Kemudian, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Serta mendorong untuk melakukan pembaharuan atau inovasi kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum sesuai dengan potensi daerah. ”Serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional,” kata dia.
Zen menambahkan, pembangunan pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberi kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan diri sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat. “Selanjutnya mengembangkan minat dan bakat kewirausahaan yang berdaya saing unggul dan mandiri,” ungkap Zen.
Adapun program-program untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, terang Zen, diantaranya program perluasan akses dan permerataan pendidikan. Seperti di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK yang didalamnya ada upaya pembangunan fisik pendidikan. Seperti pembanguan ruang kelas baru (RKB) dan USB (unit sekolah baru).
Selain itu, ada program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Bentuknya, seperti pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi guru dan penelitian tindakan kelas (PTK). ”Dan ada program pengembangan sistem dan manajemen pendidikan. Seperti, maping school (pemetaan sekolah),” katanya. (snd)

Sumber : http://www.radartasikmalaya.com/

Kemendiknas Akan Buat SD-SMP Satu Atap
JAKARTA – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan terus berupaya menekan angka drop out (DO) siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Dirjen Pendidikan Dasar Kemdiknas, Suyanto mengakui hingga saat ini angka putus sekolah di jenjang pendidikan dasar masih cukup tinggi, yakni mencapai 1,5 persen. Sedang SMP 1,7 persen.
“Penekanan angka putus sekolah atau DO akan terus dilakukan. Karena ini juga terkait dengan program pendidikan wajib belajar sembilan tahun,” ungkap Suyanto di Jakarta, Senin (18/7).
Dia menyebutkan, angka putus sekolah jenjang SD mencapai 1,5 persen dari total siswa 22,7 juta anak. Sedangkan SMP 1,7 persen dari total siswa 9,7 juta anak. Dikatakan, angka putus sekolah setiap tahun relatif stabil. Kalaupun ada peningkatan jumlahnya tidak signifikan. Hal ini akibat pertumbuhan anak-anak usia sekolah.
“Kalau sangat banyak memang faktanya seperti itu. Intinya, kita terus bekerja untuk mengurangi DO itu,” ucap Suyanto.
Menurut mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini, ada 3 penyebab putus sekolah di Indonesia. Pertama,  faktor ekonomi. Tingginya angka kemiskinan membuat orang tua sulit menyekolahkan anaknya. “Pemerintah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan subsidi bagi siswa miskin. Meskipun jumlahnya belum banyak tapi bisa mengurangi,” terang Suyanto.
Faktor kedua, adalah kondisi geografis. Terutama di daerah Indonesia timur dan kepulauan. Jarak anak untuk ke SMP sangat jauh, sehingga kesulitan mencapainya.
Ketiga, faktor budaya. Banyak orang tua, terutama kalangan ekonomi rendah yang enggan kehilangan pendapatan dari anaknya yang malah disuruh kerja meski masih anak-anak. Itu sebenarnya bukan problem pendidikan tapi ekonomi. “Perjuangan kita sudah berdarah-darah kembalikan anak ke sekolah. Tapi pas ketemu ekonomi, repot,” ujarnya.
Untuk mengatasi masalah DO tersebut, pemerintah memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Untuk SD yang mendapatkan sebanyak 2.117.300 orang dan SMP 912.000 orang. Tujuan pemberian subsidi tersebut untuk menjaring anak-anak yang terkena DO.
Mantan Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kemdiknas ini menambahkan, pemerintah juga membangun sekolah satu atap dan sekolah berasrama. Sekolah satu atap akan dibangun di daerah terpencil. Sehingga anak-anak tidak perlu pergi jauh untuk melanjutkan dari SD ke SMP. Sedangkan sekolah berasrama dibuat di daerah-daerah perbatasan. Diakuinya, masalah yang paling sulit diatasi adalah budaya. Sangat sukar mengubah mindset seseorang dalam waktu singkat.
“Di Papua itu anak bisa jalan tiga hari tiga malam baru sampai sekolahnya. Makanya kita buat kebijakan dimana ada SD kita taruh SMP. Sudah ada 500 sekolah satu atap yang dibuat,” ungkapnya.  (cha/jpnn)

Sumber : http://www.radartasikmalaya.com/

Kalender Islam


Pesan dan Kesan

Search

001101534
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
166
119
1543
1097944
4154
5184
1101534

Your IP: 54.147.142.16
Server Time: 2018-11-18 10:56:48

We have 9 guests and no members online