Get Adobe Flash player

Alumni SMPN 1 Culamega

free counters

Berita Pendidikan

Assalamu'alaikum
Pengumuman Kelulusan Siswa Kelas 9 SMPN 1 Culamega Tahun Pelajaran 2019/2020 dilaksanakan pada hari Jum'at, 05 Juni 2020 Pukul 08.00 melalui web http://kelulusan.smpn1culamega.sch.id/ tanpa harus datang ke sekolah.
Untuk login siswa kelas 9
No. Peserta : Nomor Induk Siswa
Password : 12345
Untuk pengambilan Surat Keterangan Lulus (SKL) bisa diambil disekolah mulai hari Senin, 08 Juni 2020 pukul 09.00 - selesai.
mohon dishare di grup siswa kelas 9
Terima kasih

Add a comment

PPDB SMP Negeri 1 Culamega Tahun Pelajaran 2020/2021 menggunakan 2 sistem yakni secara offline dan secara online.

  1. Pendaftaran secara online dilakukan dengan mengunjungi web ppdb.smpn1culamega.sch.id
  2. Pendaftaran secara offline dilakukan dengan mengunjungi SMP Negeri 1 Culamega untuk mengambil formulir
  3. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)* tanggal 22 Juni 2020 – 04 Juli 2020
  4. Pengumuman kelulusan Peserta Didik Baru tanggal 06 Juli 2020
  5. Pelaksanaan Daftar Ulang tanggal 07 – 09 Juli 2020
  6. Penetapan Tahun Pelajaran Baru 2020/2021 tanggal 13 Juli 2020

* Jadwal dan Ketentuan PPDB disesuaikan dengan Petunjuk Teknis PPDB yang akan diterbitkan kemudian sebagai bagian penanganan darurat bencana penyebaran Covid-19;

Selama masa tanggap darurat Covid-19 pelayanan penerimaan peserta didik baru diutamakan melalui jalur online/daring dengan klik disini. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan perihal pembatasan kegiatan guna pencegahan penyebaran wabah yang diakibatkan oleh Covid-19. Jika memang dengan sangat terpaksa akan melakukan pendaftaran langsung, harap mengatur jadwal terlebih dahulu dengan menghubungi petugas melalui pesan pendek (SMS) atau WhatsApp melalui nomor yang tertera pada bagian hubungi kami di hari dan jam kerja.

 

Add a comment

TASIK – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tasikmalaya memutuskan kegiatan belajar mengajar pada semester genap (2) tetap memakai kurikulum 2013 (kurtilas). Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat dengan seluruh kepala sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Drs H EZ Alfian MPd menerangkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan rapat dengan seluruh kepala sekolah terkait kebijakan penerapan kurtilas. “Sesuai dengan rakor (rapat koordinasi), khusus Kabupaten Tasik, bahwa kami akan melanjutkan implementasi kurikulum 2013 pada semua jenis atau jenjang pendidikan. Baik itu SMA, SMK, SMP termasuk SD,” ungkapnya saat menghubungi Radar melalui sambungan telepon, kemarin (1/1/2015).
Alasannya, lanjut dia, dari sisi teknis, kurtilas sudah diterapkan pada semester ganjil (1). Disdik juga sudah melakukan pelatihan penerapan kurikulum era Menteri M Nuh itu ke seluruh tenaga pendidik. Kemudian, semua pihak sudah sepakat bahwa kurtilas ini lebih menekankan pada pembentukan akhlak atau karakter. “Adapun yang selama ini dikeluhkan itu pada sistem penilaian, karena secara teknis itu memberatkan guru,” tuturnya.
Untuk solusi pemecahan persoalan tersebut, kata dia, Disdik akan melakukan penyederhanaan sistem penilaian dari sisi teknis. Misalnya redaksional penilaian dibuat lebih simpel, tidak rumit. Namun, esensinya tidak berubah. “Kami akan terus secara intensif melakukan pedampingan kepada guru. Karena, tetap guru-guru itu belum 100 persen paham,” ungkapnya.
Selain itu, terang dia, Disdik akan berupaya untuk melengkapi sarana prasana pembelajaran. Khususnya yang berkaitan dengan IT. Karena, kurtilas ini menggunakan scientific approach (pendekatan ilmiah).
Apa dampaknya jika kurtilas dihentikan? Menurut Alfian, salah satu poin masalah jika kurtilas dihentikan yaitu guru akan kekurangan jam pelajaran. Sehingga harus mengajar lagi ke tempat lain. Terlebih Disdik juga sudah menata guru agar tetap mengajar di satu sekolah sesuai kurtilas. (snd)

Sumber : http://www.radartasikmalaya.com/

Add a comment

Pendidik yang berhak mengajukan NUPTK, akan mendapatkan himbauan untuk mengajukan NUPTK di halaman dasbor masing-masing.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memiliki NUPTK dapat memperoleh NUPTK dengan persyaratan sebagai berikut :

Bagi Pendidik dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) di sekolah negeri memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Usia minimal >= 18 tahun terhitung dari tanggal lahir dengan TMT sebagai pendidik pertama kali.
  2. SK Guru awal terekam sebelum 1 Agustus 2014 (Khusus Guru di Sekolah Negeri)
  3. Cetak Portofolio terbaru
  4. SK Pengangkatan dari Bupati/Walikota sebagai Guru, atau SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai PTK yang masih berlaku (Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan pelaksana turunannya).

Bagi Pendidik dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) di sekolah swasta memenuhi syarat, sebagai berikut:

  1. Usia minimal >= 18 tahun terhitung dari tanggal lahir dengan TMT sebagai pendidik pertama kali.
  2. SK Guru awal terekam sebelum 1 Agustus 2010 (Khusus Guru di Sekolah Swasta)
  3. Cetak Portofolio
  4. Copy Akte Pendirian Yayasan
  5. SK Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) sebagai Guru atau Kepala Sekolah minimal selama 4 (empat) tahun berturut-turut terhitung mulai tanggal terbit SK awal sebelum tanggal 1 Agustus 2010 (pada sekolah yang sama atau berbeda) yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan dan tidak berlaku surut (contoh SK tertanggal tahun 2014 menjelaskan masa kerja tahun 2010).

Mengikuti petunjuk yang tersedia, Pendidik akan diarahkan ke halaman Pengajuan NUPTK. Silakan perhatikan alur berikut untuk memahami prosedur ajuan NUPTK Baru.
alur-09

Berikut panduan singkat Ajuan NUPTK Baru :

  1. Buka layanan padamu  http://padamu.siap.id/login-ptk
  2. Isikan Email/PegID dan Password dengan benarform-login
  3. Pilih menu NUPTK Baru dan klik tombol Ajukan NUPTKajuan-2

  4. Lengkapi syarat yang muncul pada sistem, klik Cetak jika berkas syarat sudah lengkap. ajuan-3
  5. Mendapatkan S06C, serahkan berkas tersebut ke Dinas Pendidikan setempat.
    ajuan-4
  6. Selanjutnya, tunggu Persetujuan NUPTK Oleh Dinas Pendidikan / Mapenda Setempat serta Penerbitan NUPTK oleh LPMP Provinsi setempat. Klik di sini untuk melihat panduan/prosedur persetujuan hingga penerbitan NUPTK baru.
  7. Pengajuan NUPTK Baru bagi Pendidik PNS dapat Anda lihat di sini.                                                                             Sumber : http://bantuan.siap-online.com/
Add a comment

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mendirikan perguruan tinggi negeri (PTN) di Kolaka, Magelang, Tasikmalaya, dan Aceh Barat. Hal itu dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Daerah Istimewa (DI) Aceh.

Seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, pendirian PTN tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 1 April 2014.

Melalui Perpres Nomor 22 Tahun 2014, pemerintah mendirikan Universitas Sembilanbelas November Kolaka sebagai PTN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Kemudian, pendirian Universitas Tidar (Magelang) sebagai PTN  melalui Perpres Nomor 23 Tahun 2014, Universitas Siliwangi (Tasikmalaya) sebagai PTN melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2014, dan Universitas Teuku Umar (Aceh Barat) sebagai PTN melalui Pepres Nomor 25 Tahun 2014.

Dalam Perpres disebutkan universitas tersebut menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan empat universitas itu, menurut Pasal 3 dari keempat Perpres di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Perpres.

Jadi PNS Pusat

Sebelum dinegerikan, Universitas Sembilanbelas November Kolaka dikelola oleh Yayasan Pembangunan Pendidikan Indonesia Kolaka. Sementara Universitas Tidar Magelang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar, Universitas Siliwangi Tasikmalaya dikelola oleh Yayasan Universitas Siliwangi, dan Universitas Teuku Umar dikelola oleh Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan.

Dengan berlakunya Perpres itu, maka semua kekayaan, hak, dan kewajiban dari yayasan-yayasan tersebut dialihkan ke universitas. Demikian juga semua mahasiswanya, yang semula tercatat sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang diselenggarakan yayasan, lalu menjadi mahasiswa universitas.

Adapun terkait dengan status kepegawaian, Pasal 6 dalam Perpres masing-masing berisi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dapat dialihkan statusnya menjadi PNS Pusat yang ditugaskan pada Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Universitas Tidar Magelang, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, dan Uiversitas Teuku Umar Aceh Barat.

Sementara pegawai yang bukan PNS dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditugaskan di masing-masing universitas itu.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan keempat Perpres di atas akan diatur oleh Mendikbud, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Menteri Keuangan, dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

 

Sumber : http://edukasi.kompas.com/

Add a comment

Search

060214
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
180
297
986
57465
4860
9206
60214

Your IP: 3.237.186.116
2020-10-21 16:37

We have 63 guests and no members online

Artikel Populer